oleh

Wow, Gaji PNS Kembali Naik

JAKARTA – Janji Pemerintah untuk menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) aakhirnya menerbitkan aturan terkait kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019 yang ditandatangani Rabu (13/3) lalu.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Dalam PP tetrsebut, dipastikan kenaikan gaji PNS adalah sebesar 5 persen. Kenaikan gaji pokok PNS tersebut bervariasi mulai dari Rp 81.500 hingga Rp 300.900. Aturan baru tersebut mulai berlaku sejak 13 Maret 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan gaji PNS pada tahun ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan abdi negara. Pencairan gaji baru PNS selama Januari – Maret 2019 itu akan dirapel dan dibayarkan secara penuh pada April ini. Aturan lebih detail terkait kenaikan gaji PNS tersebut akan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan ini menjadi petunjuk teknis kita dalam kenaikan gaji PNS, ujar wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Diketahui, Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800, sebelumnya Rp 1.486.500.

Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp 5.901.200 dari sebelumnya Rp5.620.300. Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.022.200, sebelumnya Rp 1.926.000, tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 sebelumnya Rp 3.638.200.

Lalu Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp 2.579.400, sebelumnya Rp 2.456.700, tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 sebelumnya Rp4.568.000. Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 3.044.300 sebelumnya Rp 2.899.500, dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp 5.901.200 sebelumnya Rp 5.620.300.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji tetap dihitung sejak Januari 2019.”Ini kan karena UU APBN untuk Januari-Desember jadi meksipun pencairan (kenaikan gaji) pada bulan April, jadi pembayarnnya dari Januari-April. Sementara di bulan Mei dan selanjutnya akan dibayarkan berdasarkan waktu pembayaran gaji (per bulan),”terangnya.

Setelah ditandatangani Presiden, sambungnya, PP kenaikan gaji PNS tersebut masih perlu dilengkapi terkait lampirannya. Lampiran PP tersebut akan tebal setiap kementerian dan lembaga harus menyerahkan daftar pegawainya
Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Jokowi menaikkan gaji PNS menjelang pemilu, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan populis. Dia menguraikan, di awal pemerintahan Jokowi telah berjanji jika APBN akan diarahkan untuk belanja infrastruktur yang produktif. Namun pada kenyatannya menjelang pemilu 2019 belanja belanja pegawai justru naik 22 persen dan belanja barang naik 18,4 persen dalam periode yang sama, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur turun -9,25 persen.

“Jelas kelihatan jika langkah inipopulis banget. Pasalnya, sebentar lagi akan pemilu. Ini tentu menjadi modal untuk mengejar suara pemilu. Artinya komitmen awal pemerintah melakukan reformasi struktural dipertanyakan,”jelas Bhima saat dihubungi, Sabtu (16/3).

Bhima melanjutkan, pihaknya juga mempertanyakan dampak kenaikan gaji PNS ini terhadap perekonomian domestik. Menurut dia, tidak ada dampak yang signifikan dari kebijakan pemerintah tersebut. “Karena porsi belanja pemerintah cuma 9-10 persen dari total PDB ( Produk Domestik Bruto). Naiknya gaji PNS belum mampu mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara nasional,”tandasnya. (fin/tgr/grafis ist)

News Feed