oleh

Tenaga Honorer Dihapus, PHL Resah, Walikota Demam

PRABUMULIH – Pegawai Harian Lepas atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih resah dan gelisah.

 

Hal itu, sejak keluarnya pernyataan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tentang penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah di tahun 2023. “Sudah rame dibahas sesamo PHL, kami yang sudah begawe ini resah. Gelisah semalam tefikir, kalau ado nian nak cakmano nasib kami,” keluh sejumlah honorer.

 

Honorer berharap, apa yang disampaikan Menpan RB tak berlaku di daerah. “Kalau biso janganlah di daerah, selamo ini kami sudah ngabdi bertahun-tahun, kalau guru biso peluang jadi P3K kalau kami ini katek,” imbuh pegawai.

 

Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, diminta tanggapan terkait rencana penghapusan tenaga honorer mengaku tak bisa berkomentar banyak, dan bingung memikirkan nasib kurang lebih sekitar 3 ribu PHL lebih. “Bingung jugo, aku be demam baconyo,” ujar Ridho, dibincangi usai menghadiri sidang Paripurna di DPRD, Rabu (19/1/2022).

 

Padahal Ridho mengungkapkan, Pemkot sudah berencana untuk mensejahterakan PHL yang belum memiliki rumah. “Padahal kita baru kemarin memikirkan  PHL yang di atas 5 tahun, yang dak punya rumah. Ada program baru dari kementerian PU, yang misalnya rumahnya Rp 50 juta, 30 juta dari PUPR, gratis 10 juta. Bank 10 juta, kita yakin kalau begaji 1 juta kalau ngangsur 300 sebulan berartikan 3 tahun lunas,” jelasnya.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE dibincangi terpisah menuturkan menyambut baik rencana pemerintah untuk perekrutan P3K. Hanya saja untuk penghapusan honorer ungkap Palo, justru akan menimbulkan persoalan.

 

“Persoalan di daerahkan berbeda-beda, termasuk di Prabumulih. Kita memiliki tenaga honorer 3 ribu lebih, hampir 4 ribu. Tentu ini akan menjadi permasalahan apabila aturan itu kita ikuti,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Penghobi bonsai ini menuturkan, dengan dilakukannya penghapusan honorer akan berdampak pada lapangan pekerjaan dengan kata lain, ribun honorer terancam menjadi pengangguran. “Yang artinya, ini akan menciptakan pengangguran baru,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, suami Hj Rusni ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Menpan RB baru sekedar wacana. “Artinya kita masih menunggu seperti apa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Setelah itu kita akan mengambil sikap bersama dengan pemerintah kota Prabumulih,” lanjutnya.

 

Pemkot dan DPRD ungkap Palo, nantinya akan mencarikan solusi terbaik untuk para honorer. “Kita di daerah perlu mempertimbangkan apabila mereka sebagian yang tidak bisa diakomodir sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tentu kita di daerah harus mencari solus terbaik terhadap masyarakat kita,” pungkasnya.

 

Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo memastikan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.

 

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023. (08)

Komentar

News Feed