oleh

PLN Denda Disnaker Prabumulih Rp.285 Juta

PRABUMULIH – Kejaksaan Negeri (Kejari) berhasil memediasi soal perselisihan antara PLN dan Disnaker terkait sambungan liar PLN pada, Rabu lalu (12/1/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Intel, Anjasra Karya SH dan Kasi Datun, Irfano Rukmana Rachim SH MH, mengungkapkan hasil mediasi dan kesepakatan kedua belah pihak antara PLN dan Disnaker membuahkan sejumlah poin.

“Hasil kesepakatannya beberapa poinnya, Disnaker menyanggupi membayar denda telah ditetapkan PLN sebesar Rp 285 juta. Tetapi, Disnaker meminta dispensasi waktu pembayaran denda karena perlu dianggarkan pada APBD-P atau ABT 2022,” ujar Topik kepada awak media, Kamis (13/1/2022).

Lalu, kata Topik, PLN bersedia menyambung kembali listrik di Disnaker asalkan menandatangani Surat Pernyataan Hutang (SPH). Dan, menyetorkan angsuran awal kepada PLN. “Usulan tersebut, akan disampaikan kepada General Manager Area Sumbagsel guna menyetujuinya dan memprosesnya,” terangnya.

Sementara itu lanjutnya, siapa paling bertanggung jawab dalam hal sambungan liar ini. Masih terus di dalami, dan ia menyerahkan kepada Pemkot guna menindaklanjuti. “Bisa meminta Kejari, ataupun APH lain guna menyelidikinya,” ucapnya.

Kasi Datun, Irfano Rukmana Rachim SH MH juga membenarkan, kalau mediasi telah dilakukan. “Disnaker mengusulkan, agar listrik segera disambung kembali. Lalu, pembayaran denda Rp 285 juta akan dilakukan. Tetapi, Disnaker meminta waktu hingga penganggaran pada ABT 2022,” ujar Irfano kepada awak media, kemarin.

Meski mediasi dilakukan, akunya tidak menghilangan siapa paling bertanggung jawab atas pemasangan jaringan listrik di luar jaringan resmi.

“Jika belum dibayarkan, maka pihak bertanggung jawab membayarkan. Kalau sudah dibayar, artinya pihak bertanggung jawab wajib mengembalikan uang telah dibayar Pemkot ke PLN. Caranya menyetorkan uang ke kas daerah,” terangnya.

Kasi Datun menjelaskan, penyelidikan siapa paling bertanggung jawab atas kasus tersebut tetap dilakukan meski mediasi telah dilakukan Kejari. “Sekarang tinggal Pemkot, mau memakai instrumen mana. Lewat Inspektorat, Kejari ataukah Kepolisian (Polres Prabumulih, red),” ujarnya.

Demikian pula, dibenarkan Kadisnaker, Ir Bambang Sukaton, kalau telah menyampaikan usulan pemasangan kembali jaringan listrik secepatnya di Disnaker. Sehingga, kegiatan di Disnaker tidak lagi terganggu akibat tidak ada jaringan listrik karena diputus PLN.

“Kita juga telah menyampaikan meminta waktu pembayaran denda pada APBD-P 2022. Sebesar Rp 285 juta, nantinya dibayarkan ke PLN,” ujarnya.

Hasil mediasi difasilitasi Kejari, antara pihaknya dan PLN menjadi dasar penganggaran pembayaran denda melalui APBD-P. “Berita acaranya, dijadikan dasar pembayaran denda telah ditetapkan PLN,” bebernya.

Sekarang ini, sebutnya tengah disampaikan ke General Manager (GM) PLN Area Sumbagsel. Karena, keputusan bukan menjadi wewenang Manager ULP. “Kita tengah menunggu hal itu, sehingga listrik Disnaker bisa dihidupkan kembali,” pungkasnya. (03)

Komentar

News Feed