oleh

Gugatan Sengketa Proyek Tol di Jungai Ditolak

Prabumulihpos.co.id – Esepsi diajukan tergugat melalui Kuasa Hukum, Yulison Amprani SH MH didampingi Sanjaya SH diterima atau dikabulkan seluruhnya. Hal itu diyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) diketuai Yanti Suryani SH MH ketika membacakan putusan sidang kasus sengketa proyek tol Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), Senin (18/10/2021).

Kuasa Hukum Tergugat, Yulison Amprani SH MH mengungkapkan, sejak awal sudah yakin dan optimis kalau gugatan diajukan penggugat tidak diterima atau ditolak. Yulison menerangkan, eksepsi diajukan meliputi; gugatan kabur (obscsolibel), kekurangan para pihak, dan salah pihak (eror in persona).

“Esepsi, kita ajukan memang tepat dan terbukti. Dan, para penggugat tidak membuktikan dalil gugatan. Dan, gugatan tidak jelas alias kabur,” ujar Icon, sapaan akrabnya, kemarin.

Ujar putra asli kabupaten Muara Enim ini, putusan dilakukan majelis hakim sudah tepat. Apalagi, sudah mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, juga hasil pemeriksaan setempat. “Selain itu, hingga akhir putusan penggugat tidak bisa membuktikan dan tidak menyerahkan bukti kepemilikan sah berupa surat asli 1958 kepada majelis. Guna membuktikan dalil gugatan diajukan atas kepemilikan tanah seluas 80 hektar (Ha),” tukas pengacara berkacamata hitam bertubuh besar.

Dia menegaskan, menerima putusan majelis hakim. Apalagi, sudah jelas tergugat punya surat sah atas kepemilikan lahan kini sudah digarap sebagai proyek tol. “Kita terima dan bersyukur, majelis hakim menerima gugatan kita seluruhnya,” bebernya.

Terpisah, Ketua Majelis Hakim, juga Ketua PN, Yanti Suryani SH MH mengatakan, sesuai ketentuan kalau gugatan kabur dan dalil tidak jelas memang seharusnya tidak diterima.

“Mempertimbangkan pengajuan esepsi tergugat, diputuskan gugatan ditolak. Dan, tergugat bisa membuktikan haknya dan esepsi diterima seluruhnya. Sementara itu, memang hasil pertimbangan kita (Majelis Hakim, red), gugatan penggugat kabur dan dalilnya tidak jelas terbukti,” tukasnya.

Karena, gugatannya tidak diterima. Kata Yanti, penggugat dibebani biaya perkara sebesar Rp 15,490 juta. “Biaya perkara, dibeban kepada penggugat untuk dibayar,” sebutnya.

Kata dia, baik penggugat dan tergugat diberikan kesempatan upaya hukum selama 2 minggu ke depan. “Putusan sudah kita ketok, silakan mengajukan banding atau menerima putusan selama 14 hari,” tukasnya.

Kuasa Hukum Penggugat, Richard Fernado SH dikonfirmasi, menyikapi putusan itu menyatakan masih pikir-pikir. “Mau banding atau diterima, masih ada 14 hari waktunya,” ucapnya.

Hasil ini, kata dia, akan disampaikan dahulu kepada prinsipal. “Guna menentukan langkah hukum selanjutnya, menyikapi putusan PN,” tutupnya. (03)

Komentar

News Feed